Pendamping Desa – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa tahun ini senilai Rp 71 triliun tidak terkena efisiensi anggaran. Dana itu tetap akan disalurkan ke desa-desa tanpa pengurangan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR.
Hal ini ditegaskan Yandri seusai MoU kerja sama program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis antara Kemendes PDT dengan Badan Gizi Nasional, TNI, dan kementerian lainnya di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Mantan wakil ketua MPR itu berharap agenda pembangunan desa dan pembangunan daerah tertinggal tidak akan terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran.
“Alhamdulillah, dana desa yang Rp 71 triliun itu tidak mengalami penghematan. Efisiensi di Kementerian Desa dan PDT tidak akan mengganggu ritme atau kinerja kementerian,” ucap Yandri kepada wartawan.
Kemendes, kata dia, akan memaksimalkan penggunaan dana desa dengan bekerja sama kementerian lembaga terkait. Menurutnya, membangun Indonesia dari desa dan daerah tertinggal merupakan program prioritas pemerintah yang perlu kerjasama lintas kementerian.
“Kolaborasi membangun desa, 75.000 lebih desa dengan persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Kami dengan dana desa Rp 71 triliun butuh kolaborasi dengan kementerian,” sebut Yandri.
Menteri Yandri juga mempercepat pembangunan desa guna menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Langkah itu dilakukan bersinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.
Mendes Yandri menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.
“Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk sektor ini,” katanya.
Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
